Pertambangan dan Kehutanan Harus Selaras

Pertambangan dan Kehutanan Harus Selaras

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya sinergi antara sektor pertambangan dan kehutanan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ia menilai, pertambangan bukanlah ancaman bagi lingkungan asalkan dikelola dengan prinsip tanggung jawab dan didukung oleh praktik pertambangan yang baik.

Hal ini disampaikan Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025, menyikapi serah terima Persemaian Mentawir dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Saya tidak anti tambang, apalagi saya percaya sekali bahwa ini adalah berkah dari Tuhan yang secara bersama-sama mesti kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk kesejahteraan rakyat, untuk meningkatkan pendapatan negara,” kata Raja Juli.

Baca Juga

Apakah Cadangan BatuBara Indonesia Masih Kompetitif di Masa Depan?

Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan agar kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan dari pertambangan tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya, sinergi antara pertambangan dan kehutanan menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam.

“Kekhawatiran terhadap tambang yang merusak alam, yang tidak mampu melangkah seiringan, itu tetap mesti menjadikan concern utama kita,” tegas Raja Juli.

Serah Terima Persemaian Mentawir untuk Penghijauan IKN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara resmi menerima pengelolaan Persemaian Mentawir dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM). Persemaian tersebut berada di area Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Pembangunan Persemaian Mentawir oleh ITM merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, khususnya dalam mendukung program rehabilitasi dan penghijauan kawasan IKN yang menjadi prioritas nasional.

Serah terima ini merupakan kelanjutan dari kerja sama strategis yang telah dirintis sejak era Presiden Joko Widodo. Persemaian Mentawir diharapkan menjadi salah satu pusat penting dalam menyuplai bibit tanaman untuk menghijaukan kawasan IKN dan sekitarnya.

Dengan kapasitas produksi mencapai 15 juta bibit per tahun, Persemaian Mentawir diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat penghijauan, tetapi juga menjadi sumber bibit bagi masyarakat sekitar secara gratis.

Lebih dari itu, Raja Juli menyebut, persemaian tersebut memiliki peran strategis sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

“Persemaian Mentawir menjadi simbol keterpaduan antara fungsi ekologis dan ekonomi. Ini tidak hanya akan menghijaukan IKN, tapi juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui edukasi lingkungan dan pemberdayaan sosial,” ujarnya.

Dorong Skema Pembiayaan Mandiri untuk Kelola Persemaian

Menteri Kehutanan juga menyoroti pentingnya penguatan skema pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan Persemaian Mentawir. Ia menilai bahwa ketergantungan pada anggaran negara saja tidak cukup untuk mendukung operasional jangka panjang fasilitas ini.

Oleh karena itu, Raja Juli mendorong agar skema Badan Layanan Umum (BLU) dapat diterapkan agar pengelolaan persemaian dapat lebih fleksibel, transparan, dan terbuka terhadap kerja sama dengan sektor swasta.

“Saya ingin mendorong agar pengelolaan persemaian besar seperti Mentawir ini bisa menggunakan skema BLU, agar mampu lebih elastis dan terbuka dengan kerja sama swasta. Dengan begitu, upaya penghijauan ini bisa terus berjalan tanpa terlalu bergantung pada APBN,” jelasnya.

Sinergi Menuju Good Mining Practices

Lebih lanjut, Menhut menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah dengan dunia usaha harus terus diperkuat agar praktik pertambangan yang baik atau good mining practices bisa diterapkan secara konsisten. Hal ini menjadi langkah penting dalam mencegah kerusakan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Saya ingin terus mendorong good mining practices yang menjaga keseimbangan lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan, agar terus didorong dan dijalankan bersama-sama,” tutur Raja Juli.

Ia mengakui bahwa Kementerian Kehutanan memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan anggaran. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi solusi strategis untuk menutupi berbagai kekurangan tersebut.

“Mari sama-sama kita teruskan kerja sama ini agar kemudian sekali lagi kekurangan yang dimiliki Kementerian Kehutanan mampu kita tutupi dengan kerja sama, kerjasama yang sama-sama menghormati, sama-sama menghargai, dengan tujuan objektif yang sama, yakni kebaikan kita bersama, kelestarian rimba kita,” tambahnya.

Standarisasi Kompetensi untuk Rehabilitasi Tambang

Sebagai upaya mendukung praktik pertambangan berkelanjutan, Kementerian Kehutanan saat ini juga tengah menyusun standar kompetensi khusus bagi para pelaku usaha tambang yang terlibat dalam rehabilitasi hutan dan reklamasi.

Raja Juli menegaskan bahwa standar kompetensi tersebut penting agar praktik-praktik rehabilitasi dan reklamasi yang baik dapat menjadi standar nasional yang wajib dipatuhi oleh semua perusahaan pertambangan.

“Kami tengah menyusun standar kompetensi unik bagi pelaku usaha tambang dalam bagian rehabilitasi hutan dan reklamasi, agar praktik baik mampu menjadi standar yang tinggi dan ditetapkan pada kebijakan pertambangan secara nasional,” jelasnya.

Ia berharap dengan adanya standar tersebut, perusahaan-perusahaan tambang akan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tanggung jawab lingkungannya, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor pertambangan.

Pertambangan Tidak Harus Jadi Musuh Lingkungan

Lebih jauh, Raja Juli menegaskan bahwa pertambangan dan pelestarian lingkungan sebenarnya dapat berjalan beriringan jika didukung oleh komitmen yang kuat dari semua pihak.

“Pembangunan nasional tidak mesti menjadi antitesis dari pelestarian lingkungan,” tegasnya.

Dengan penerapan prinsip-prinsip pertambangan berkelanjutan serta didukung oleh infrastruktur seperti Persemaian Mentawir, Raja Juli optimistis Indonesia mampu menjalankan pembangunan yang ramah lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Sinergi yang baik antara dunia usaha dan pemerintah akan membawa kita menuju pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya. Bukan sekadar jargon, tapi menjadi komitmen nyata,” pungkas Raja Juli.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi perekonomian, tetapi juga bagi kelestarian lingkungan jangka panjang.