DPRD Kaltim Soroti Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis, Disdikbud Diminta Kawal Dampak Nyata Bagi Masyarakat

DPRD Kaltim Soroti Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis, Disdikbud Diminta Kawal Dampak Nyata Bagi Masyarakat

JAKARTA — Program pendidikan gratis di Kalimantan Timur yang dikenal dengan sebutan GratisPol kembali menjadi sorotan publik. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim memegang peran kunci untuk memastikan program ini benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat, bukan sekadar prestasi administratif.

Dalam pernyataannya kepada media Niaga.Asia, Syahariah menyampaikan bahwa kesuksesan program ini tidak cukup hanya dilihat dari pelaporan capaian di atas kertas. Menurutnya, indikator kualitas pendidikan seperti rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah harus menjadi acuan utama dalam mengevaluasi efektivitas GratisPol.

“Program GratisPol harus dikawal dan dibantu dari sekarang. Jangan nanti sudah jalan bagus, malah dikacaukan oleh kebijakan lain yang tidak sejalan,” tegas Syahariah.

Baca Juga

FOMO Olahraga Lari yang Sedang Menyerang Anak Muda: Tren Sehat atau Hanya Ikutan Mode

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala dari semua pihak terkait. Jika tidak dikawal secara konsisten, ada risiko besar program ini akan gagal memenuhi tujuannya meski terlihat sukses di laporan resmi.

“Program pendidikan GratisPol perlu dievaluasi pencapaian secara berkala, tidak hanya sekali setahun, agar diketahui berdampak positif atau tidak. Harus ada ukurannya. Kalau tidak berdampak, tolong sampaikan ke DPRD, biar kami tahu dan bisa ambil langkah,” ujarnya.

Konsistensi Kebijakan Jadi Kunci Sukses

Lebih lanjut, Syahariah juga menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan dan penganggaran, terutama saat terjadi pergantian pejabat di lingkup Disdikbud. Menurutnya, sering kali program strategis seperti GratisPol menjadi tidak optimal karena adanya perubahan arah kebijakan saat terjadi rotasi kepemimpinan.

“Kita ingin anak-anak di Kalimantan Timur benar-benar merasakan manfaat dari program ini. Jangan sampai nanti kita temukan kenyataan pahit, bahwa yang dikira solusi malah jadi masalah baru,” kata Syahariah.

Dengan demikian, ia mendorong agar Disdikbud Kaltim tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga aktif melakukan pemantauan dan evaluasi dampak lapangan, serta menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban.

GratisPol Butuh Dukungan Lintas Sektor

Program GratisPol yang merupakan inisiatif Pemprov Kaltim bertujuan untuk memberikan akses pendidikan tanpa biaya kepada seluruh masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan masih mengemuka, mulai dari ketimpangan fasilitas pendidikan hingga distribusi anggaran yang belum merata.

Syahariah menekankan bahwa dukungan lintas sektor sangat diperlukan agar program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar menjadi pencitraan pemerintah.

“Dinas pendidikan benar-benar harus ikut bekerja keras mensupport dan mendukung program ini,” ujar politisi perempuan tersebut.

Dia juga mengajak semua elemen pemerintah daerah, mulai dari dinas terkait hingga para kepala sekolah di seluruh kabupaten/kota, untuk bersinergi menjalankan program ini secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

DPRD Siap Kawal Program GratisPol

Sebagai wakil rakyat, Syahariah menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap memberikan pengawasan maksimal terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis tersebut. Ia menginginkan agar hasil dari program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengalami hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan formal.

Evaluasi dan keterbukaan data menjadi salah satu poin penting yang menurutnya wajib dilakukan secara rutin. Hanya dengan cara ini, ia yakin program GratisPol dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.

Program GratisPol, menurut catatan resmi, telah menyasar ribuan pelajar di berbagai jenjang pendidikan di Kaltim sejak pertama kali diluncurkan. Namun, pengawasan dan pengukuran dampak nyata masih menjadi tantangan yang harus dijawab bersama antara eksekutif dan legislatif.

Dengan tekanan dari DPRD dan harapan masyarakat yang tinggi, Disdikbud Kaltim kini dituntut untuk menunjukkan komitmen dan transparansi dalam pelaksanaan program ini. Hanya dengan langkah konkret dan evaluasi berkelanjutan, GratisPol dapat menjadi solusi pendidikan jangka panjang bagi masyarakat Kalimantan Timur.