Infrastruktur Pendidikan Jawa Tengah Memprihatinkan, 1.868 Ruang Kelas Rusak Berat, Pemprov Siapkan Langkah Perbaikan

Infrastruktur Pendidikan Jawa Tengah Memprihatinkan, 1.868 Ruang Kelas Rusak Berat, Pemprov Siapkan Langkah Perbaikan

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan yang saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan. Data terbaru menyebutkan sebanyak 1.868 ruang kelas di 648 SMA, SMK, dan SLB Negeri mengalami kerusakan berat, menjadi perhatian utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025.

Kerusakan masif tersebut terungkap dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Jateng, di mana perbaikan infrastruktur pendidikan disepakati sebagai salah satu prioritas strategis Pemprov Jateng, sejajar dengan infrastruktur jalan dan pertanian.

“Jadi di tahun ini kita konsentrasi ke infrastruktur. Infrastruktur tidak hanya jalan dan jembatan, tetapi juga infrastruktur pendidikan, infrastruktur pertanian menjadi utama,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Harso Susilo.

Baca Juga

FOMO Olahraga Lari yang Sedang Menyerang Anak Muda: Tren Sehat atau Hanya Ikutan Mode

Kerusakan Ruang Kelas Berdampak pada Mutu Pendidikan

Kondisi fisik ruang kelas yang rusak berat berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan proses belajar mengajar. Sejumlah sekolah melaporkan atap bocor, dinding retak, hingga lantai amblas, mengakibatkan siswa terpaksa belajar dalam kondisi tidak ideal.

Harso menekankan bahwa revitalisasi infrastruktur pendidikan bukan hanya soal membangun fisik ruang kelas, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Jawa Tengah.

“Kalau infrastruktur pendidikannya baik, maka lingkungan belajar juga lebih kondusif dan hasil pendidikan bisa meningkat. Ini investasi jangka panjang untuk generasi muda Jateng,” imbuhnya.

Pemprov Jateng Fokuskan Pembangunan Terpadu Hingga Irigasi Pertanian

Selain sektor pendidikan, Pemprov Jateng juga menargetkan perbaikan di sektor pertanian melalui rehabilitasi saluran irigasi. Sebanyak 14 daerah irigasi yang melintasi 19 kabupaten/kota telah diprioritaskan untuk diperbaiki demi mendukung program swasembada pangan nasional.

“Kita bereskan dulu infrastruktur pertanian di 2025 sehingga 2026 kita sudah go untuk program-program yang lainnya. Termasuk itu ke tanah irigasi kita selesaikan semua,” kata Harso.

Kondisi irigasi di Jawa Tengah memang belum memadai. Saat ini, hanya 33 persen dari daerah irigasi yang berada dalam kondisi baik. Oleh karena itu, Pemprov menilai penting untuk mempercepat rehabilitasi sistem pengairan guna menjaga ketahanan pangan, khususnya di wilayah pedesaan.

“14 daerah irigasi misalnya. Embung kita ada 9 embung yang perlu kita perbaiki. Badan-badan sungai yang kritis juga kita perbaiki semua,” tambah Harso.

Dana Terbatas, Pemprov Ajukan Bantuan ke Pemerintah Pusat

Meski memiliki rencana pembangunan yang ambisius, Pemprov Jateng harus menghadapi keterbatasan anggaran daerah. Upaya efisiensi APBD dilakukan agar proyek-proyek prioritas tetap dapat berjalan. Salah satu langkah strategis adalah dengan mengajukan bantuan senilai Rp 54 miliar kepada pemerintah pusat untuk mendukung rehabilitasi irigasi.

Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan alokasi sebesar Rp 12 triliun untuk proyek irigasi nasional, sebagai bagian dari program ketahanan dan swasembada pangan yang dicanangkan dalam RPJMN.

“Saya enggak tahu dari Jawa Tengah apakah usulan dari provinsi ini bisa dikabulkan semua. Saya kira enggak mungkin semua, ya, tapi insya Allah nanti tahun depan ada lagi. Sehingga harusnya dalam lima tahun syukur-syukur, kalaupun enggak selesai di periode pemerintahan yang berikutnya,” tutur Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Sudaryono.

Prioritas Lima Tahun ke Depan: Pendidikan dan Ketahanan Pangan

Langkah-langkah strategis yang dirancang Pemprov Jateng melalui Musrenbang RPJMD 2025 tidak hanya bertujuan memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan fondasi kuat untuk pembangunan manusia dan ketahanan pangan.

Dengan memperbaiki ruang kelas rusak dan memperkuat sistem irigasi, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan efek berantai yang positif, baik terhadap peningkatan mutu pendidikan maupun produktivitas pertanian.

Program ini juga akan melibatkan pengawasan ketat lintas sektor, mengingat saluran irigasi sering melintasi lebih dari satu wilayah administratif. Koordinasi antardaerah menjadi penting agar program pembangunan berjalan optimal.