Bupati Bengkalis Usulkan Pembangunan Tiga Dermaga Penyeberangan dan Pengalihan Status Jalan ke Menteri Perhubungan

Bupati Bengkalis Usulkan Pembangunan Tiga Dermaga Penyeberangan dan Pengalihan Status Jalan ke Menteri Perhubungan

JAKARTA — Dalam upaya meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi masyarakat, Bupati Bengkalis Kasmarni secara resmi mengusulkan pembangunan tiga dermaga penyeberangan serta pengalihan status jalan strategis di wilayahnya kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi. Usulan ini disampaikan langsung saat kunjungan kerja bersama Gubernur Riau dan kepala daerah se-Provinsi Riau ke Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kasmarni memaparkan berbagai tantangan infrastruktur transportasi di Kabupaten Bengkalis yang membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Perhubungan. Ia menegaskan bahwa wilayah Bengkalis sebagai daerah kepulauan sangat bergantung pada sistem transportasi penyeberangan yang andal untuk menghubungkan berbagai wilayah baik di Pulau Bengkalis maupun dengan daratan Sumatra.

“Mohon izin Bapak Menteri, kami ingin menyampaikan secara umum sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Bengkalis yang masih memerlukan pengembangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi. Untuk itu kami mohon Kementerian Perhubungan dapat ikut bersama membangun daerah,” ujar Bupati Kasmarni di hadapan Menhub.

Baca Juga

Cara Mendapatkan Kartu Transportasi Publik Gratis di DKI Jakarta untuk Tahun 2025

Adapun tiga proyek yang diusulkan meliputi:

-Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih di Desa Sungai Batang, Kecamatan Bengkalis. Lokasi ini merupakan titik strategis yang menghubungkan Pulau Bengkalis dengan Desa Dakal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

-Penambahan Dermaga Penyeberangan Air Putih di Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, dan Desa Sungai Selari di Kecamatan Bukit Batu (daratan Sumatra).

-Pengalihan status jalan, yakni Jalan Lingkar Duri Barat diusulkan menjadi jalan nasional, sedangkan Jalan Hangtuah Duri diusulkan menjadi jalan kabupaten.

Kasmarni menyebutkan, rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih telah dipersiapkan cukup matang oleh Pemkab Bengkalis. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan telah menyusun Studi Kelayakan pada tahun 2005, menyusun Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2011, melakukan review pada 2019, serta menyusun dokumen AMDAL di tahun yang sama.

Menurutnya, pelabuhan ini tidak hanya penting untuk menghubungkan Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti, tetapi juga bagian dari upaya strategis “merangkai pulau” di Provinsi Riau yang akan memperkuat konektivitas regional di bagian barat Indonesia.

Sementara itu, terkait usulan penambahan dermaga Roro di Desa Air Putih dan Desa Sungai Selari, Bupati menjelaskan bahwa fasilitas yang ada saat ini sudah berusia lebih dari 25 tahun dan sering mengalami antrean panjang.

“Kondisi dermaga penyeberangan yang ada terdiri dari dua dermaga di sisi Air Putih dan dua dermaga di sisi Sei Selari yang memiliki umur lebih dari 25 tahun. Penyeberangan Roro ini memiliki waktu tunggu antrian kendaraan berkisar antara 2 hingga 6 jam, sehingga pada waktu tertentu bisa terjadi kemacetan yang cukup panjang,” terang Kasmarni.

Untuk itu, penambahan dermaga sangat dibutuhkan guna meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat waktu tempuh penyeberangan, serta meminimalisir kemacetan yang kerap terjadi, terutama saat arus mudik dan hari-hari besar.

Selain infrastruktur penyeberangan, pengalihan status jalan Lingkar Duri Barat menjadi jalan nasional dimaksudkan untuk memperlancar arus logistik dan transportasi antarwilayah. Sedangkan usulan agar Jalan Hangtuah Duri menjadi jalan kabupaten bertujuan agar pengelolaan dan perawatan dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Kasmarni didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH, serta sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Mereka berharap bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dapat merespons positif dan segera merealisasikan usulan tersebut sebagai bagian dari pemerataan pembangunan infrastruktur nasional.

Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya memperkuat aksesibilitas antarpulau dan antardaerah, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung integrasi wilayah dalam kerangka pembangunan nasional.