WISATA
Wabup Bogor Soroti Infrastruktur Rusak dan Tarif Tiket Mahal di Kawasan Wisata Gunung Bunder dan Gunung Sari
Wabup Bogor Soroti Infrastruktur Rusak dan Tarif Tiket Mahal di Kawasan Wisata Gunung Bunder dan Gunung Sari
JAKARTA – Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur dan tingginya tarif tiket masuk di kawasan wisata Gunung Bunder dan Gunung Sari yang terletak di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Ia menekankan bahwa penataan kawasan wisata yang lebih baik sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan tidak merusak potensi alam yang ada.
Pernyataan tersebut disampaikan Jaro Ade saat menghadiri musyawarah bersama sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 30 April 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu penting terkait kawasan wisata Gunung Bunder dan sekitarnya, termasuk masalah akses jalan, penerangan umum, hingga kebijakan tarif tiket masuk yang semakin memberatkan pengunjung.
"Lahan yang hijau jangan sampai dirusak. Kita diberikan potensi alam yang indah, maka wajib kita rawat bersama," ujar Jaro Ade, menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam sambil memanfaatkan potensi wisata untuk kepentingan masyarakat lokal.
Baca Juga
Kondisi Infrastruktur yang Membahayakan
Salah satu masalah utama yang disoroti oleh Jaro Ade adalah kondisi jalan yang menghubungkan Gunung Sari dan Gunung Bunder. Jalan tersebut, yang merupakan jalur utama pengunjung menuju kawasan wisata, dalam kondisi rusak parah dan berpotensi membahayakan keselamatan pengunjung. Jaro Ade meminta agar Camat Pamijahan segera mengusulkan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di titik-titik rawan, agar dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengunjung.
"Kami akan tinjau langsung dan laporkan ke Bupati, agar bisa masuk ke perencanaan Musrenbang 2026. Kalau memungkinkan, bisa dipercepat lewat Dinas PUPR," tambah Jaro Ade. Ini menunjukkan komitmen Pemkab Bogor untuk menangani masalah infrastruktur agar kawasan wisata Gunung Bunder dan Gunung Sari bisa berkembang lebih baik di masa depan.
Evaluasi Tarif Tiket Masuk Wisata
Tidak hanya soal infrastruktur, Jaro Ade juga menyoroti masalah tarif tiket masuk yang dinilai terlalu mahal dan memberatkan pengunjung. Dalam musyawarah tersebut, ia mengingatkan semua pihak agar menjaga keseimbangan antara pengelolaan wisata dan potensi ekonomi bagi masyarakat setempat. Meskipun pengelolaan dan pungutan retribusi tiket diatur oleh TNGHS, Jaro Ade berharap kebijakan tarif tiket dapat lebih memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat yang mengandalkan sektor wisata.
"Yang penting wisata ini harus berdampak positif untuk perekonomian masyarakat," tegas Jaro Ade, menambahkan bahwa pengelolaan yang baik akan memberikan keuntungan lebih besar bagi masyarakat tanpa membebani pengunjung.
Pemberdayaan UMKM Lokal
Selain perbaikan infrastruktur dan evaluasi tarif tiket, Jaro Ade juga menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM lokal sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata. Menurutnya, pembinaan UMKM harus lebih terintegrasi dengan potensi lokal masing-masing wilayah, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat sekitar.
"Pemberdayaan UMKM lokal sangat penting untuk memastikan bahwa dampak positif dari sektor pariwisata dapat dinikmati oleh warga sekitar. Kami akan terus mendorong pengembangan usaha kecil untuk memaksimalkan potensi daerah," lanjutnya.
Sinergi dengan TNGHS untuk Pemberdayaan Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Dudi, perwakilan TNGHS, mengungkapkan bahwa pihaknya mengelola kawasan seluas 28.000 hektare yang meliputi 9 kecamatan dan 38 desa di Kabupaten Bogor. Meskipun begitu, hingga kini belum ada perjanjian kerja sama formal antara TNGHS dan Pemkab Bogor, yang dapat memaksimalkan sinergi antara keduanya dalam pengelolaan kawasan wisata.
"Kami harap ke depan bisa ada sinergi yang lebih konkret, terutama dalam pemberdayaan masyarakat," ujar Dudi, berharap kerjasama yang lebih erat dapat membawa manfaat bagi warga sekitar.
Dudi juga menjelaskan bahwa pungutan tiket masuk merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke kas negara. Meski demikian, pihaknya terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kebijakan ini agar tidak memberatkan masyarakat lokal yang bergantung pada sektor wisata.
Keluhan Masyarakat Terkait Tiket Mahal
Camat Pamijahan, Wawan Suryana, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan keluhan masyarakat terkait tarif tiket masuk yang terus meningkat. Menurutnya, tarif tiket yang mahal berdampak langsung pada penurunan jumlah pengunjung dan pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor wisata.
"Warga merasa tarif tiket yang tinggi mengurangi jumlah pengunjung, yang berimbas pada pendapatan mereka. Banyak yang bergantung pada wisatawan yang datang ke Gunung Bunder dan Gunung Sari untuk mencari nafkah," ujar Wawan.
Musyawarah ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk unsur Muspika, perwakilan TNGHS, kepala desa, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, pedagang, hingga penggiat wisata. Semua pihak yang hadir berharap agar langkah konkret segera diambil untuk menjadikan kawasan wisata ini lebih ramah, tertata, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi
Berita Lainnya
