Apa Itu Swasembada Pangan: Kebijakan hingga Pencapaiannya

apa itu swasembada pangan

JAKARTA - Apa itu swasembada pangan? Pangan adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar bagi setiap individu, dan hak setiap warga negara Indonesia. 

Pengelolaan pangan yang baik sangat penting sebagai faktor utama dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung kemajuan pembangunan nasional. 

Oleh karena itu, pengamanan ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yang juga diharapkan dapat mendorong kemajuan di sektor-sektor lain.

Baca Juga

Pengertian Depresiasi, Ciri, hingga Metode Perhitungannya

Komoditas tanaman pangan memiliki peran vital dalam sektor pertanian dan selalu menjadi fokus utama pemerintah dalam merencanakan pembangunan setiap tahun. 

Usaha untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan industri domestik, sekaligus berfungsi sebagai bahan baku untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat masyarakat.

Untuk itu, pemahaman tentang apa itu swasembada pangan sangat penting, karena keberhasilan dalam swasembada pangan akan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas untuk seluruh masyarakat.

Apa Itu Swasembada Pangan?

Apa itu swasembada pangan? Swasembada pangan merujuk pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri melalui berbagai upaya ekonomi yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang ada, dengan tujuan menyediakan pangan yang cukup untuk masyarakat Indonesia.

Hal ini mencakup penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh negara. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai swasembada pangan antara lain:

• Pembuatan peraturan dan kebijakan yang mendukung petani dan lahan pertanian.
• Pengadaan infrastruktur untuk mendukung budidaya tanaman pangan, seperti pembelian lahan untuk irigasi, jaringan irigasi, dan jalan akses ke lahan pertanian.
• Pengembangan dan konsultasi berkelanjutan untuk meningkatkan produksi benih, obat-obatan, teknologi, serta kualitas sumber daya manusia bagi petani.
• Melakukan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pokok, seperti beras. Beberapa alternatif yang dapat dikembangkan di Indonesia, terutama di bagian timur, adalah sagu, gandum, dan jagung.

Dengan demikian, diversifikasi pangan menjadi bagian penting dalam program swasembada pangan, yang juga mencakup promosi konsumsi bahan pangan selain nasi, seperti singkong, ubi, dan kentang, sebagai alternatif karbohidrat.

Kebijakan Percepatan Swasembada

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan baru untuk mendukung produksi dan swasembada pangan, dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip GGCG (Good Governance and Clean Government). 

Kebijakan-kebijakan ini mencakup beberapa hal penting, antara lain:

• Proses pelelangan yang memakan waktu dan tidak bergantung pada musim.
• Penataan kembali anggaran yang lebih efisien.
• Penanganan bantuan bibit yang sudah kedaluwarsa.
• Penerapan sistem hadiah dan sanksi.
• Pengembangan asuransi pertanian untuk melindungi petani.
• Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
• Meningkatkan sinergi antar program yang ada.
• Meningkatkan pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif bagi petani.

Strategi untuk mendorong implementasi program pembangunan nasional harus melibatkan kombinasi kebijakan yang saling mendukung dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua langkah terobosan saja.

Pangan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap individu, bangsa, dan negara. 

Isu pangan tidak hanya terbatas pada aspek teknis produksi atau produktivitas, tetapi juga melibatkan dimensi yang lebih luas, seperti budaya masyarakat, spiritualitas, perdagangan baik lokal maupun internasional, serta politik kebangsaan.

Pencapaian Swasembada

Pemerintah telah mencanangkan prioritas untuk mencapai swasembada pangan, dengan menargetkan pencapaian produksi beras, kedelai, dan jagung pada tahun 2017. 

Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi pertanian melalui berbagai langkah strategis. 

Kementerian Pertanian juga melakukan perbaikan internal melalui transformasi organisasi untuk mempercepat pencapaian target swasembada pangan. 

Transformasi tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu Reframing, Restructuring, Revitalizing, dan Renewing.

Reframing merupakan langkah untuk mengubah konsep dan pemikiran Kementerian Pertanian terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara yang perlu ditempuh. 

Hal ini berfokus pada perubahan cara berpikir organisasi yang melibatkan pembuatan visi baru, mobilisasi seluruh elemen yang ada, serta pembangunan sistem pengukuran yang mendukung pencapaian tujuan. 

Reframing diharapkan dapat mengarahkan organisasi pada cara berpikir yang lebih inovatif dan memiliki tekad yang lebih kuat untuk mencapai tujuan tersebut.

Restructuring adalah langkah untuk menata kembali organisasi Kementerian Pertanian agar lebih proaktif dan tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi. 

Walaupun struktur formal organisasi tidak mengalami perubahan besar, namun pelaksanaan program dan upaya-upaya khusus disusun lebih sistematis dan terorganisir. 

Pada level operasional, pencapaian tujuan nyata diwujudkan dengan memberikan sumbangan dana, memperbaiki saluran irigasi yang rusak, mendukung pemupukan, serta memastikan ketersediaan benih berkualitas, mesin penunjang pertanian, dan kepastian pemasaran produk pertanian.

Revitalizing adalah langkah untuk mendorong pencapaian tujuan melalui keterhubungan yang lebih erat antara Kementerian Pertanian dan pembangunan nasional yang terus berkembang. 

Langkah ini melibatkan pemangku kepentingan dalam program khusus seperti Upsus, yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan pada tahun 2017. 

Berbagai strategi dan upaya dilakukan untuk meningkatkan luas tanam dan produktivitas di sentra-sentra produksi pangan, serta untuk memastikan keberlanjutan hasil pertanian di masa depan.

Renewing adalah langkah yang berfokus pada pembaharuan di sisi pelaku dengan investasi pada sumber daya manusia yang memiliki keterampilan baru dan tujuan yang jelas. 

Ini melibatkan tiga elemen penting, yaitu menciptakan struktur penghargaan (reward structure), membangun individu yang mampu belajar (learning individual), dan pengembangan organisasi yang adaptif. 

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penyebaran pengetahuan tentang kebijakan dan strategi baru, serta untuk memperkuat kapasitas organisasi agar lebih cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Upaya Penguatan Swasembada

Mencapai swasembada pangan memerlukan upaya dan sumber daya yang sangat besar. Negara ini tidak seharusnya hanya terpaku pada definisi swasembada yang menganggap produksi 90% dari kebutuhan pangan sudah cukup untuk dianggap tercapai.

Namun, untuk menjaga agar pencapaian swasembada pangan dapat berlangsung berkelanjutan hingga tahun 2045, upaya yang lebih keras perlu dilakukan agar momentum tersebut tidak hilang dan tidak ada energi bangsa yang terbuang sia-sia untuk memulai dari awal lagi.

Kedaulatan pangan yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak hanya dapat berhenti pada status swasembada pangan di titik waktu tertentu, melainkan harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. 

Tujuannya agar negara ini tidak hanya mencapai swasembada, tetapi juga surplus pangan, serta berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dan memastikan keamanan pangan di tingkat global.

Masalah Mewujudkan Swasembada Pangan di Indonesia

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat memaksa Indonesia untuk terus meningkatkan produksi beras guna mencapai swasembada. 

Namun, banjir, kekeringan yang tidak terkendali, dan tingginya tingkat konversi lahan pertanian ke penggunaan lain, menunjukkan bahwa risiko gangguan produksi beras semakin besar. 

Ditambah dengan penurunan kemampuan keuangan pemerintah untuk memperbaiki dan memperluas jaringan irigasi, situasi ini memperburuk kondisi produksi beras. 

Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa produksi beras akan turun drastis dan tidak mampu memenuhi target swasembada beras, yang berpotensi menyebabkan kelangkaan beras di Indonesia.

Indonesia menyadari bahwa ketahanan pangan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada swasembada beras, tetapi juga pada swasembada pangan secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, untuk menghindari ancaman krisis pangan di masa depan, diversifikasi pangan menjadi langkah yang sangat penting. 

Meskipun pemerintah telah lama menyadari pentingnya diversifikasi pangan dan memiliki berbagai program untuk mempromosikannya, program swasembada beras justru bertentangan dengan upaya tersebut.

Selama beras tersedia dengan harga murah dan mudah diakses, masyarakat Indonesia cenderung enggan mengurangi konsumsi beras dan menggantinya dengan pangan lain seperti jagung dan sagu. 

Ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan yang mendukung swasembada beras perlu dikoreksi. Namun, hal tersebut tampaknya sulit dilakukan dalam waktu dekat karena kebijakan tersebut telah menyentuh berbagai kepentingan politik dan ekonomi. 

Industri yang mengandalkan buruh dengan upah rendah, misalnya, menganggap penting adanya harga beras yang murah untuk memastikan produktivitas buruh.

Sementara itu, negara-negara maju dengan surplus pangan dapat membantu Indonesia mengejar swasembada beras melalui bantuan teknis dan keuangan. 

Namun, jika Indonesia terus fokus pada swasembada beras, negara ini akan tertinggal dalam produksi pangan lainnya. Ketergantungan pada impor untuk produk pangan mahal seperti jagung dan kedelai akan terus berlanjut. 

Solusi terbaik adalah dengan mengganti fokus dari swasembada beras menuju swasembada pangan yang berbasis pada beragam komoditas pangan.

Sebagai penutup, jadi, apa itu swasembada pangan? Ini adalah upaya untuk menciptakan ketahanan pangan nasional dengan mengandalkan produksi dalam negeri yang beragam dan berkelanjutan.