Rakorbangpus 2025: Kementerian Pekerjaan Umum Siap Sinergikan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Infrastruktur

Rakorbangpus 2025: Kementerian Pekerjaan Umum Siap Sinergikan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Infrastruktur

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU) siap mendukung sinergi rencana pembangunan nasional, khususnya dalam sektor infrastruktur. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2025. Rakorbangpus yang dilaksanakan pada Senin, ini juga turut dihadiri oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dengan agenda utama Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat pusat dan daerah, dengan harapan agar dapat mengoptimalkan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Bappenas, dalam sambutannya menjelaskan bahwa fokus pembangunan wilayah dalam RKP 2026 akan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, dengan perhatian khusus pada peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari kawasan timur Indonesia.

“Perencanaan yang baik merupakan kunci pencapaian sasaran pembangunan. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar bersama-sama menyusun program-program yang terukur dan berdampak pada pembangunan dengan memperhatikan kaidah tematik, holistik, integratif, dan spasial,” ungkap Rachmat Pambudy dalam kesempatan tersebut.

Baca Juga

BMKG Prediksi Cuaca Jawa Timur Didominasi Kabut dan Hujan Ringan, Waspadai Kondisi Laut Selatan

Rancangan RKP 2026 mengusung tema besar Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, yang mencakup beberapa prioritas pembangunan utama, antara lain: pengelolaan pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pengentasan kemiskinan. Pembangunan yang inklusif ini juga mencakup deregulasi dan kepastian hukum, inovasi teknologi, dan penguatan sektor pertahanan semesta. Hal ini sesuai dengan agenda strategis untuk mencapai target pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Fokus pada Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menegaskan bahwa kementeriannya siap bersinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung rencana pembangunan nasional, khususnya dalam sektor infrastruktur. Zainal menyatakan bahwa sektor sumber daya air, konektivitas, serta kawasan permukiman dan prasarana strategis akan menjadi fokus utama dalam pembangunan infrastruktur mendatang.

“Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 2025-2029 dibutuhkan keterpaduan perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebijakan nasional, kebijakan sektoral kementerian/lembaga lain, dan pengembangan daerah. Kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” jelas Zainal Fatah.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,3 persen pada tahun 2026, dengan GNI per kapita mencapai USD 5.870. Selain itu, angka kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 6,5 hingga 7,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada pada kisaran 4,44 hingga 4,96 persen. Pemerintah juga menetapkan sasaran pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 37,14 persen dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indeks 76,67.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pembangunan yang Lebih Merata

Selain infrastruktur, sektor ekonomi juga menjadi perhatian utama dalam RKP 2026, dengan tujuan untuk menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inovasi teknologi dan percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.

Rencana pembangunan yang holistik dan terintegrasi ini juga menuntut adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, sekaligus mengatasi tantangan yang ada, seperti ketimpangan antarwilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan kebijakan dan perencanaan yang matang, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan mampu mewujudkan pembangunan yang merata, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, serta memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah menegaskan pentingnya pelaksanaan RKP 2026 yang mengutamakan pemerataan pembangunan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai negara maju dengan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya.