Kementerian PKP Siapkan Lahan Strategis Tarik Investor Asing untuk Percepat Pembangunan Rumah Subsidi

Kementerian PKP Siapkan Lahan Strategis Tarik Investor Asing untuk Percepat Pembangunan Rumah Subsidi

JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau di tengah keterbatasan lahan dan lonjakan permintaan perumahan.

Salah satu strategi utama yang kini diambil oleh Kementerian PKP adalah menyediakan lahan strategis guna menarik minat investor, baik dalam negeri maupun mancanegara. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kualitas lahan menjadi kunci agar investor tertarik berpartisipasi dalam pengembangan perumahan subsidi.

“Ya kita harus berusaha, kita harus berusaha. Yang ditawarkan tentu tanah-tanah yang bagus. Namanya investor mana mau rugi,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Baca Juga

Polres Tegal Bersinergi dengan Petani Sukses Panen Jagung, Wujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tegal

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi sektor perumahan yang ingin diwujudkan Maruarar sejak menjabat sebagai Menteri PKP. Menurutnya, pemilihan lokasi pembangunan menjadi faktor krusial dalam mendongkrak minat investasi, terutama dari pihak swasta dan asing.

Lippo Karawaci Jadi Contoh Kawasan Strategis

Salah satu contoh lahan strategis yang disebutkan Maruarar adalah kawasan Lippo Karawaci, yang menurutnya telah memiliki ekosistem pembangunan yang matang. Ia menilai lokasi tersebut sangat ideal karena berada di lingkungan yang telah berkembang dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang.

“Contoh, yang ada di Lippo Karawaci, ukuran bagusnya, strategis, sebelah lapangan golf, ekosistemnya udah jalan. Udah ada universitas bagus, sekolah bagus, rumah sakit bagus, jalannya besar,” jelasnya.

Dengan mempertimbangkan kenyamanan, aksesibilitas, dan kualitas lingkungan, pemerintah ingin membuktikan bahwa hunian subsidi juga bisa dibangun di lokasi premium dengan harga terjangkau. Strategi ini tidak hanya menarik investor, tetapi juga memberikan nilai lebih bagi masyarakat yang membeli rumah subsidi.

Investor Asing Tertarik Masuk ke Pasar Perumahan RI

Pemerintah saat ini juga telah membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing yang ingin berpartisipasi dalam proyek perumahan subsidi. Menurut Maruarar, sejumlah negara telah menyatakan minatnya untuk menanamkan modal di sektor perumahan Indonesia.

Negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan China disebut telah siap untuk menjalin kerja sama investasi dengan Indonesia. Hal ini menunjukkan tingginya potensi pasar properti dalam negeri serta kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Memang kita harus semakin menyiapkan lahan yang bagus dan skema yang menarik. Tentu harus sama-sama untung,” kata Maruarar, menekankan pentingnya skema investasi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan mitra swasta.

Kolaborasi Skema Baru untuk Percepat Pembangunan

Kementerian PKP juga terus mengevaluasi skema pembiayaan dan regulasi yang mendukung investasi sektor perumahan. Pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kompetitif melalui insentif pajak, pemangkasan birokrasi, serta percepatan proses perizinan.

Dengan kombinasi antara penyediaan lahan yang strategis dan dukungan regulasi yang adaptif, diharapkan investor tidak hanya fokus pada pembangunan hunian mewah, tetapi juga berkontribusi pada program perumahan rakyat.

Selain mendukung target pembangunan satu juta rumah per tahun, skema ini juga diarahkan untuk mengurangi backlog perumahan nasional yang menurut data terakhir masih mencapai angka jutaan unit.

Komitmen untuk Pemerataan Pembangunan Hunian

Kebijakan pembangunan rumah subsidi ini tidak hanya berfokus di wilayah Jabodetabek, tetapi juga akan diperluas ke berbagai provinsi yang memiliki pertumbuhan urbanisasi tinggi namun masih kekurangan hunian layak.

Pemerintah menargetkan agar pembangunan rumah subsidi bisa tersebar secara merata, termasuk di wilayah perdesaan dan kawasan transmigrasi. Hal ini sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan antarwilayah.

Dengan kebijakan baru ini, Menteri Maruarar Sirait berharap Indonesia bisa menjadi pusat investasi perumahan di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menjawab kebutuhan mendesak masyarakat terhadap rumah layak huni yang terjangkau.

“Harus ada keadilan bagi semua, termasuk bagi masyarakat kecil. Rumah subsidi harus dibangun di lokasi yang manusiawi dan layak, bukan di pinggir-pinggir kota yang tak punya akses,” pungkas Ara, sapaan akrabnya.

Langkah progresif dari Kementerian PKP ini dinilai sebagai angin segar bagi sektor properti dan menjadi harapan baru bagi jutaan warga yang hingga kini masih belum memiliki rumah.