PP Muhammadiyah Resmi Tetapkan BTM di Bawah Pembinaan LP UMKM, Dorong Penguatan Keuangan Mikro Umat

PP Muhammadiyah Resmi Tetapkan BTM di Bawah Pembinaan LP UMKM, Dorong Penguatan Keuangan Mikro Umat

JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi mengeluarkan keputusan kelembagaan strategis yang menetapkan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) berada di bawah pembinaan langsung Lembaga Pengembang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LP-UMKM). Penetapan ini tertuang dalam Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 206/KEP/I.0/B/2025, yang ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto dan Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti.

Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam penataan struktur kelembagaan Muhammadiyah, khususnya dalam memperkuat posisi BTM sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis pada nilai-nilai Persyarikatan. Dalam keputusan tersebut, PP Muhammadiyah menegaskan bahwa BTM secara kelembagaan akan dibina dan dikoordinasikan langsung oleh LP UMKM untuk menghindari dualisme struktural dan tumpang tindih program antar majelis maupun lembaga.

Ketua Induk BTM, Achmad Su’ud, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas keluarnya keputusan resmi ini. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai penanda kejelasan posisi BTM di dalam tubuh organisasi Muhammadiyah, sekaligus sebagai penguat kepercayaan bagi seluruh pengelola dan jaringan BTM di Indonesia.

Baca Juga

Anies Baswedan Kunjungi Kediri, 376 Calon Jamaah Haji Diberangkatkan dari Sidoarjo, dan Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Rp47 Juta via Medsos

“Dengan adanya keputusan PP Muhammadiyah ini sangat jelas sekali mampu memberikan kepercayaan diri kepada para pengelola dan pengurus jaringan BTM se-Indonesia tentang kedudukan serta posisioning BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah,” ujar Su’ud.

Lebih lanjut, Su’ud menjelaskan bahwa penantian atas kejelasan status kelembagaan BTM telah berlangsung sejak Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta tahun 2022. Sejak tidak adanya lagi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) sebagai institusi koordinatif, para pelaku BTM sempat mengalami kekosongan arah kebijakan kelembagaan, meski tetap menjalankan mandat melalui Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) dengan semangat satu PDM satu BTM.

“Dengan demikian, munculnya regulasi baru yang diterbitkan langsung oleh PP Muhammadiyah memberikan semangat dan angin segar bagi GMM untuk terus berkembang,” tambah Su’ud. Ia juga menyebut keputusan ini menjadi momentum untuk menata jaringan BTM menjadi lebih tertib dan terkoordinasi sebagaimana rekomendasi dari Muhammadiyah Microfinance Summit III tahun 2024 di Kaliurang, Yogyakarta.

Sementara itu, Wakil Ketua LP UMKM PP Muhammadiyah, Syafrudin Anhar, mengungkapkan bahwa LP UMKM merupakan lembaga baru dalam struktur Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Muhammadiyah. Keberadaan LP UMKM sendiri merupakan hasil pemisahan kelembagaan dari Majelis Ekonomi dan Bisnis (dahulu dikenal sebagai Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan).

“Sebagai lembaga baru, LP UMKM secara kelembagaan dan program adalah pemisahan dari Majelis Ekonomi dan Bisnis. Pemisahan ini sempat menimbulkan kegamangan di kalangan pegiat BTM mengenai arah dan keberlangsungan gerakan keuangan mikro Persyarikatan,” jelas Syafrudin.

Ia menambahkan bahwa melalui proses konstitusional dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang, NTT, struktur dan program kerja LP UMKM telah dijelaskan secara tegas. Dari hasil sidang tersebut, LP UMKM resmi mendapat mandat untuk membina dan mengoordinasikan pengembangan BTM secara nasional.

“Bukan Persyarikatan Muhammadiyah jika tak tertib konstitusi dan administrasi. Maka melalui sidang Tanwir di Kupang, secara kelembagaan dan program, nomenklatur LP UMKM menjadi jelas dan tegas disebutkan dalam tanfidz keputusan Tanwir Muhammadiyah,” ungkap Syafrudin.

Dalam tindak lanjut keputusan tersebut, Biro Pengembang Organisasi (BPO) PP Muhammadiyah kini ditugaskan untuk menyusun regulasi lanjutan mengenai keberadaan dan operasional BTM sebagai lembaga keuangan mikro Muhammadiyah.

Dengan penetapan ini, posisi BTM sebagai ujung tombak kemandirian ekonomi umat Muhammadiyah mendapatkan kepastian hukum dan kelembagaan. Ke depannya, BTM diharapkan menjadi instrumen utama dalam membangun sistem keuangan mikro yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang diperjuangkan Muhammadiyah.