JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mengalami kendala signifikan. Hingga saat ini, belasan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) belum menerima pencairan bantuan tahap kedua, padahal realisasi bantuan ini sudah berjalan selama beberapa minggu.
Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Bangkalan, Heru Wahjudi, mengungkapkan bahwa dari total 47.493 KPM yang terdaftar, baru 33.886 KPM yang menerima bansos tahap dua. Dengan demikian, sebanyak 13.607 KPM masih menunggu pencairan bantuan yang menjadi hak mereka.
“Penyaluran bantuan PKH tahap dua memang sudah memasuki termin kedua, namun belum semua KPM mendapatkan pencairan. Kami menduga ada keterlambatan dari penyaluran tahap kedua ini,” ujar Heru.
Pencairan melalui PT Pos dan Bank Pelat Merah Belum Ada Jadwal
Menurut Heru, bantuan sosial PKH disalurkan melalui dua badan usaha milik negara, yaitu PT Pos dan perbankan pelat merah. Namun, hingga kini belum ada jadwal resmi yang ditetapkan untuk pencairan bansos tahap kedua, khususnya bagi KPM yang menggunakan jalur kantor pos.
“Kami masih menunggu jadwal pencairan dari pusat. Tenaga pendamping hanya memfasilitasi pengaduan dari KPM, sedangkan penentuan termin pencairan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Heru menambahkan, belum bisa dipastikan pula apakah pencairan tahap kedua ini akan dibagi ke dalam beberapa termin. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyaluran bansos menjadi tersendat.
Fokus pada Validasi dan Verifikasi Data KPM
Heru menegaskan bahwa meski penyaluran bansos mengalami keterlambatan, tenaga pendamping PKH tetap aktif memeriksa dan menindaklanjuti laporan dari KPM. Mereka melakukan pengecekan desil—kelompok penerima berdasarkan tingkat kemiskinan—untuk memastikan data yang masuk valid dan layak menerima bantuan.
“Kalau ada laporan dari KPM yang merasa belum mendapatkan bantuan, kami akan verifikasi dan jika layak, kami akan ajukan sanggahan agar bantuan tetap diberikan,” jelasnya.
Pendamping PKH Kecamatan Konang: Belum Ada Aduan dari KPM
Sementara itu, Rohimullah, pendamping PKH di Kecamatan Konang, mengatakan sampai saat ini belum ada KPM yang melaporkan masalah terkait pencairan bansos PKH tahap dua.
“Kami sudah mengimbau kepada semua penerima untuk rutin memeriksa saldo rekening mereka, minimal dua minggu sekali. Sebab, jika bantuan tidak dicairkan dalam waktu satu bulan, dana biasanya akan kembali ke kas negara,” jelas Rohimullah.
Dampak Keterlambatan Bansos terhadap Keluarga Penerima
Program PKH merupakan salah satu bantuan sosial prioritas pemerintah yang ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Keterlambatan pencairan bantuan ini tentu berdampak pada kesejahteraan keluarga penerima, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi seperti Bangkalan.
Menurut data terbaru, Kabupaten Bangkalan masih masuk dalam wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Timur. Oleh sebab itu, percepatan penyaluran bansos sangat diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan tepat waktu oleh masyarakat.
Pemerintah dan BUMN Diharapkan Percepat Proses Penyaluran
Penyaluran bansos PKH yang lancar sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara yang menjadi penyalur. Hingga kini, pemerintah pusat masih terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem penyaluran agar proses tidak mengalami kendala seperti yang terjadi di Bangkalan.
Heru Wahjudi berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengatasi hambatan tersebut agar KPM yang belum menerima bansos tahap dua bisa segera menikmati bantuan.
“Ini penting supaya bantuan sosial yang menjadi hak masyarakat dapat tersalurkan tepat waktu dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi keluarga kurang mampu,” ujarnya.
Penyaluran bansos PKH tahap dua di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya terealisasi. Sebanyak 13.607 KPM masih menunggu pencairan bantuan yang diharapkan akan tersalurkan pada termin berikutnya. Koordinator PKH berharap pemerintah pusat dan instansi terkait mempercepat proses distribusi agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan mendukung kesejahteraan masyarakat.