3.443 Rekening Penunggak Pajak Diblokir Ditjen Pajak
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan langkah tegas dengan memblokir secara serentak rekening milik 3.443 penunggak pajak di wilayah Jawa Timur pada rentang tanggal 24 hingga 26 Juni 2026. Aksi pemblokiran ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan penagihan pajak yang konsisten serta transparan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.
Pemblokiran rekening dilakukan oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I, II, dan III. Langkah ini mencakup penunggak pajak yang tersebar di 11 bank besar nasional yang berkantor pusat di Jakarta dan Tangerang.
Skala Pemblokiran dan Target Penunggak Pajak
Baca JugaHarga Emas Batangan Antam Turun Jadi Rp1,924 Juta per Gram, Buyback Ikut Merosot
Menurut Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Agustin Vita Avantin, pemblokiran rekening ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pemblokiran dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Agustin dalam siaran pers yang diterima pada Kamis, 26 Juni 2026.
Aksi ini menyasar wajib pajak yang memiliki tunggakan signifikan dan dinilai tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu. Agustin menambahkan bahwa pemblokiran rekening bertujuan memberikan efek jera sekaligus mendesak para penunggak untuk segera menyelesaikan kewajibannya.
Proses Pemblokiran dan Koordinasi Antar Lembaga
Langkah pemblokiran rekening tersebut bukan keputusan sepihak, melainkan hasil koordinasi intensif antara DJP dengan pihak perbankan serta aparat penegak hukum terkait. Sebelum dilakukan pemblokiran, DJP telah melakukan pemberitahuan dan upaya persuasif kepada para penunggak pajak untuk melunasi tunggakan mereka.
Pemblokiran dilakukan secara simultan pada ratusan rekening yang tersebar di 11 bank besar nasional, antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan bank swasta lainnya yang beroperasi di wilayah Jawa Timur serta pusat di Jakarta dan Tangerang. Dengan jaringan bank yang luas ini, DJP memastikan pemblokiran efektif menjangkau penunggak yang selama ini menghindar dari kewajiban pajak.
Dampak dan Implikasi Pemblokiran Rekening
Pemblokiran rekening menimbulkan dampak langsung terhadap aktivitas finansial para penunggak pajak. Rekening yang diblokir tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi keluar, baik berupa penarikan dana, transfer, maupun pembayaran lainnya. Hal ini secara efektif membatasi ruang gerak para penunggak dalam mengelola dana mereka hingga kewajiban pajak terselesaikan.
Agustin menegaskan, “Langkah ini bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga upaya untuk memastikan keadilan bagi wajib pajak yang taat membayar.” Menurutnya, pemblokiran ini memberikan sinyal kuat bahwa negara serius dalam menegakkan kewajiban pajak demi membiayai pembangunan nasional.
Statistik Penunggak Pajak di Jawa Timur
Data internal Kanwil DJP Jawa Timur menunjukkan bahwa tunggakan pajak yang dikelola Kanwil tersebut mencapai jumlah yang cukup signifikan. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar di Indonesia, sehingga pengelolaan penagihan pajak di daerah ini sangat krusial bagi stabilitas keuangan negara.
Menurut laporan terakhir, jumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan dan menjadi target pemblokiran ini terdiri dari wajib pajak perorangan maupun badan usaha dari berbagai sektor industri, mulai dari perdagangan, jasa, hingga manufaktur. Upaya penagihan pajak ini diharapkan dapat mengurangi angka tunggakan dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Pajak
Pemblokiran rekening ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan yang semakin transparan dan efisien. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan data untuk mendeteksi dan menangani wajib pajak yang menunggak.
Agustin menambahkan bahwa DJP juga memberikan kemudahan pembayaran dan program restrukturisasi bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan. “Kami tetap membuka ruang diskusi dan solusi bagi wajib pajak yang ingin menyelesaikan kewajibannya secara bertanggung jawab,” jelas Agustin.
Respons dan Tanggapan Publik
Langkah pemblokiran rekening oleh DJP mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat umum. Banyak yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan diperlukan untuk menjaga keadilan fiskal.
Namun, sebagian pelaku usaha berharap pemerintah juga memberikan alternatif solusi dan dukungan agar penagihan pajak dapat berjalan secara berimbang tanpa mengganggu kelangsungan bisnis yang berdampak pada perekonomian daerah. Pemerintah pun diharapkan terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan nasional.
Pengawasan dan Penindakan Berkelanjutan
Kanwil DJP Jawa Timur berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara berkelanjutan terhadap wajib pajak yang menunggak. Pemblokiran rekening merupakan salah satu dari berbagai instrumen penegakan hukum yang dimiliki DJP untuk memastikan penerimaan pajak sesuai target.
Selain itu, DJP juga melakukan audit dan pemeriksaan secara berkala serta meningkatkan integrasi data perpajakan dengan instansi lain guna meminimalisir praktik penghindaran pajak.
Mendorong Budaya Kepatuhan Pajak
Pemblokiran rekening 3.443 penunggak pajak di Jawa Timur oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan dan mendukung pembangunan nasional. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Agustin Vita Avantin, menegaskan bahwa “penegakan kewajiban pajak adalah bagian penting dari upaya membangun negara yang adil dan makmur.”
Melalui tindakan tegas ini, pemerintah berharap dapat mendorong budaya kepatuhan pajak yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak sehingga penerimaan negara dapat meningkat dan digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Rekomendasi
