Indonesia Qatar Bangun Perumahan Subsidi untuk Rakyat
JAKARTA — Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Qatar untuk merealisasikan pembangunan satu juta unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu solusi konkret atas kebutuhan hunian layak dan terjangkau di tengah laju urbanisasi yang kian meningkat.
Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) secara resmi ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Thani. Penandatanganan tersebut turut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, sebagai bentuk dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap program ini.
“Target utama dari kerja sama ini adalah memberikan solusi nyata bagi masyarakat menengah bawah dalam memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau. Presiden meminta agar kami bergerak cepat dalam menyiapkan lahan, mengurus regulasi, serta memastikan survei lapangan segera dilakukan,” ujar Maruarar Sirait.
Baca JugaPGN Tingkatkan Peran Agregator Gas Nasional untuk Konektivitas Industri
Proyek Ambisius dalam Skema G2G
Kolaborasi Indonesia-Qatar ini dilakukan melalui skema government-to-government (G2G), yang dinilai efektif dalam menjamin akuntabilitas dan mempercepat eksekusi proyek. Pemerintah Qatar melalui perwakilan investornya menyatakan komitmen tinggi untuk mendukung sektor sosial di Indonesia, khususnya bidang perumahan.
“Investor dari Qatar siap datang dan bekerja secara profesional. Kami melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki visi kuat dalam mengatasi krisis perumahan rakyat,” ujar Sheikh Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Thani.
Lebih dari itu, Qatar bahkan mempertimbangkan perluasan proyek hingga enam juta unit, mencakup satu juta dari MoU awal dan tambahan lima juta unit yang akan dimasukkan dalam kesepakatan lanjutan.
Pemanfaatan Lahan Negara dan Aset BUMN
Proyek pembangunan rumah ini akan difokuskan di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan aset negara dan lahan milik BUMN, termasuk dari Kemensetneg, DJKN, Perum Perumnas, dan PT PP (Persero) Tbk. Sejumlah lokasi strategis yang telah disiapkan mencakup kawasan Kemayoran, Kalibata, Senayan, dan berbagai kota besar lainnya.
PT PP telah menyiapkan sekitar 26 hektare lahan yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Yogyakarta, dan Pekanbaru untuk menunjang pembangunan tahap awal. Kementerian PKP menyebut bahwa kriteria pemilihan lokasi mempertimbangkan aksesibilitas transportasi, kepadatan penduduk, dan kebutuhan mendesak akan hunian.
Akselerasi Pembangunan dan Target Jangka Pendek
Dalam dua bulan terakhir, pemerintah telah berhasil membangun 40.000 unit rumah subsidi sebagai bagian dari awal target satu juta unit dalam proyek ini. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan total tiga juta rumah per tahun sebagai bagian dari program nasional pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
“Saya ingin pembangunan rumah ini dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keadilan sosial,” ujar Presiden dalam arahannya kepada jajaran kementerian terkait.
Satgas Perumahan Nasional yang dibentuk khusus untuk proyek ini akan dipimpin oleh figur-figur senior pemerintahan dan diawasi secara ketat. Wakil Menteri Fahri Hamzah menegaskan bahwa pelaksanaan proyek tidak akan dibiarkan lepas kendali.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama. Kami melibatkan auditor independen, pengawasan DPR, dan mekanisme pelaporan berkala agar proyek ini benar-benar memberikan dampak maksimal,” tegas Fahri.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Program satu juta rumah subsidi ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga menjadi pendorong ekonomi nasional. Ribuan lapangan kerja akan terbuka di sektor konstruksi, distribusi material bangunan, logistik, hingga sektor informal yang terkait langsung dengan pengembangan hunian.
Anggota DPR, Reni Astuti, menyampaikan pentingnya pengawasan legislatif agar bantuan rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. “Ini momentum besar untuk menunjukkan bahwa negara hadir di tengah rakyat. DPR akan memastikan bahwa sasaran program ini tidak meleset dan tepat guna,” kata Reni.
Pemerintah pun menyiapkan sistem seleksi penerima bantuan yang ketat, termasuk melalui data terpadu kesejahteraan sosial dan verifikasi lapangan oleh instansi daerah.
Komitmen Menuju Hunian Layak
Dengan kerja sama ini, Indonesia diharapkan dapat segera memperbaiki kondisi hunian yang masih jauh dari layak di berbagai kota besar. Program ini juga merupakan implementasi nyata dari agenda besar pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam bidang perumahan dan permukiman layak.
“Ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara negara sahabat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat urban miskin. Kita tidak hanya bicara pembangunan fisik, tetapi juga membangun harapan dan masa depan,” ujar Menteri Maruarar.
Dalam waktu dekat, unit-unit rumah pertama dari proyek ini ditargetkan sudah bisa berdiri dan mulai dihuni. Pemerintah optimistis pencapaian ini akan menjadi langkah penting dalam mengatasi defisit hunian nasional yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di sektor perumahan rakyat.
Rekomendasi
Berita Lainnya
