JAKARTA - Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem hukum dan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, kasus korupsi yang melibatkan korporasi semakin meningkat, menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh individu melainkan juga oleh entitas bisnis. Fenomena ini menandai pentingnya memahami dan mengembangkan kerangka hukum yang dapat efektif dalam memitigasi peran korporasi dalam tindak pidana korupsi.
Menurut sebuah studi oleh Grasso (2020), pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan teori hukum. Pandangan ini mulai mengakui perusahaan sebagai entitas independen yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan dalam aktivitas bisnisnya. Namun, penerapan konsep Corporate Criminal Liability (CCL) ini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks di berbagai jurisdiksi hukum, termasuk di Indonesia.
Kondisi ini menghadirkan perdebatan hukum yang cukup dinamis terutama dalam menilai sejauh mana sebuah badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anggotanya. Meningkatnya jumlah kasus korupsi korporasi menyoroti perlunya kerangka hukum yang lebih ketat dan jelas untuk mencegah entitas bisnis terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.
Studi yang diadakan mengenai tema ini memperkuat pandangan bahwa meskipun konsep Corporate Criminal Liability telah diakui di berbagai tempat, implementasinya sering kali menghadapi kendala, termasuk celah hukum dan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Dari perspektif keadilan hukum, menegakkan hukuman terhadap badan hukum setelah pejabatnya dihukum dapat menjadi tantangan, terutama terkait dengan prinsip double jeopardy dan keadilan prosedural.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang lebih menekankan pertanggungjawaban individu dibandingkan dengan korporasi sebagai subjek hukum masih menjadi tantangan dalam penerapan hukum pidana korporasi. Sistem hukum di Indonesia memerlukan reformasi yang lebih jelas dalam menangani masalah ini agar dapat menegakkan hukum dengan lebih efektif.
Lebih lanjut, reformasi hukum yang lebih jelas juga dibutuhkan untuk mengatasi tantangan pertanggungjawaban pidana korporasi ini. Sejalan dengan itu, pendekatan alternatif seperti mekanisme Deferred Prosecution Agreements (DPA) atau model kepatuhan yang lebih ketat dapat menjadi solusi yang lebih efektif daripada sekadar mengandalkan sanksi finansial. Sering kali, sanksi finansial tambahan saja tidak menyelesaikan akar masalah, tetapi mekanisme alternatif tadi memiliki potensi untuk memberikan pencegahan dan reformasi lebih dalam pada tingkat institusi.
Model DPA dapat menjadi sebuah langkah yang penting dalam sistem hukum pidana korporasi di Indonesia. Dengan model ini, pemerintah dapat menawarkan kepada korporasi yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum kemungkinan untuk menangguhkan penuntutan dengan syarat korporasi tersebut setuju untuk memenuhi perjanjian tertentu. Ini memberikan peluang bagi korporasi untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus melewati proses hukum yang panjang dan merugikan semua pihak yang terlibat.
Ahli hukum korporasi, Bambang Widodo, memberikan pandangannya mengenai hal ini. Menurutnya, "Inovasi dalam penegakan hukum seperti penerapan Deferred Prosecution Agreements dapat mengatasi hambatan yang selama ini dihadapi dalam menegakkan hukum pidana korporasi di Indonesia. Langkah ini dapat memungkinkan korporasi untuk melakukan perbaikan dari dalam dan mendukung reformasi yang lebih luas dalam manajemen bisnis."
Mengingat kompleksitas dan luasnya permasalahan korupsi yang melibatkan korporasi, maka diperlukan strategi penanganan yang lebih komprehensif dan terpadu. Hal ini termasuk penguatan mitigasi dan pengawasan korporasi dalam menjalankan operasional bisnisnya. Reformasi hukum yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap metode penegakan hukum yang lebih modern harus menjadi prioritas.
Penting juga untuk mengedepankan edukasi dan kesadaran hukum kepada para pelaku bisnis agar memahami implikasi hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Dengan meningkatkan kapasitas dan integritas dari pihak internal korporasi, diharapkan tindakan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya dapat diminimalkan.
Upaya bersama antara pemerintah, penegak hukum, dan pelaku bisnis sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Pembentukan kebijakan yang progresif bersama dengan pendekatan hukum yang inovatif dapat memajukan integritas dan kredibilitas sektor bisnis di Indonesia. Di sisi lain, hal ini juga akan memastikan bahwa sistem hukum dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan menjamin perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat.
Semoga dengan adanya langkah-langkah tersebut, Korupsi yang melibatkan korporasi dapat dikendalikan dan diminimalisasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang lebih dari sekadar hukuman finansial dapat diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika di Indonesia. Dengan begitu, korupsi yang melibatkan korporasi dapat ditangani dengan lebih baik dan integritas serta kualitas tata kelola korporasi di Indonesia dapat terus ditingkatkan.