JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua tahun 2025 yang berlangsung hingga akhir Juni 2025. Bantuan ini diberikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu di bidang pendidikan, kesehatan, dan pangan.
Penyaluran bansos tahap 2 ini dimulai sejak akhir Mei 2025 dan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia dengan jadwal pencairan berbeda di setiap wilayah. Untuk periode triwulan II (April-Juni), penyaluran BPNT dimulai sejak 28 Mei 2025.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, Joko Widiarto, menegaskan, masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerima bansos secara mudah melalui laman resmi Kemensos. “Iya betul (pengecekan penerima) lewat cek bansos,” ujar Joko saat dihubungi Kompas.com pada Kamis, 29 Mei 2025.
Proses Verifikasi Data yang Ketat
Penyaluran bansos PKH dan BPNT periode April-Juni 2025 menggunakan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya. Sistem baru ini diterapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai kondisi terkini masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan, proses penyaluran dilakukan secara bertahap dengan melewati tahapan verifikasi dan pemadanan data yang ketat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Ya ada proses (pendataan). Hari ini, tadi pagi-pagi itu saya (cek) sudah lebih dari 60 persen (bansos tersalur), tapi siang ini saya kira sudah lebih ya,” jelas Gus Ipul.
Koordinasi lintas instansi ini dimaksudkan untuk menjaga validitas data penerima bansos sehingga distribusi bantuan menjadi lebih prudent dan tepat sasaran. “Kalau kendala sih nggak (terlalu), kita ngikut data aja. Kendalanya itu data aja,” tambahnya.
Dari total lebih 20 juta calon penerima, sebanyak 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah diverifikasi dan dinyatakan valid untuk menerima bansos. “Setelah clear di verifikasi, baru kita salur. Begitu modelnya, biar lebih prudent,” tegas Gus Ipul.
Besaran dan Jenis Bantuan
Bantuan sosial BPNT diberikan sebesar Rp600.000 per KPM untuk triwulan ini. Sedangkan besaran PKH per triwulan bervariasi sesuai kategori penerima, yakni:
Anak SD: Rp225.000
Anak SMP: Rp375.000
Anak SMA: Rp500.000
Anak usia dini & ibu hamil/nifas: Rp750.000
Lansia dan disabilitas berat: Rp600.000
Penyaluran dana bansos dilakukan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikelola oleh bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN), serta melalui PT Pos Indonesia di beberapa wilayah.
Cara Cek Status Penerima dan Jadwal Pencairan
Masyarakat yang ingin mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT tahap 2 dapat mengecek melalui situs resmi Kemensos:
Kunjungi https://cekbansos.kemensos.go.id
Pilih wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa)
Masukkan nama lengkap sesuai KTP
Masukkan kode captcha
Klik “Cari Data”
Jika hasil pencarian menampilkan keterangan “YA” di kolom PKH atau BPNT dan tulisan “APR–JUN 2025”, artinya bantuan sudah disetujui dan siap dicairkan pada periode tersebut. Namun, untuk tanggal pencairan pastinya, KPM disarankan menghubungi kantor desa/kelurahan atau pendamping bansos setempat.
Penebalan Bantuan Pangan Non Tunai Mulai Disalurkan
Selain bantuan reguler, Kemensos mulai menyalurkan bantuan penebalan sembako khusus BPNT pada Juni 2025 sebagai stimulus ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tambahan sebesar Rp400.000 (Rp200.000 per bulan untuk Juni dan Juli) ini ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat penerima BPNT.
Menteri Sosial Gus Ipul mengatakan, “Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima sembako/BPNT, bantuan pangan nontunai sebesar Rp200 ribu dikali dua bulan, bulan Juni dan bulan Juli, ini salah satu bentuk atensi presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan.”
Progres Penyaluran Bansos
Saat ini penyaluran bansos triwulan II sudah mencapai 95,5 persen dari total 18,3 juta KPM penerima sembako dan 10 juta KPM PKH. Sisanya sekitar 4,5 persen atau 805 ribu KPM masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol). Dari jumlah ini, 654 ribu merupakan penerima program PKH.
Pesan Penting bagi Masyarakat
Kemensos mengimbau seluruh Keluarga Penerima Manfaat untuk selalu memantau informasi resmi dan memastikan data kependudukan terupdate agar proses pencairan bantuan berjalan lancar tanpa kendala.
Penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung masyarakat kurang mampu sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah dinamika tantangan nasional.