JAKARTA - PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk, melalui cabang operasionalnya di Pontianak, menyampaikan respons resmi terhadap dua pemberitaan yang diterbitkan oleh Suara Pemred pada 18 dan 19 Juni 2025. Dalam pernyataannya, perusahaan menyatakan bahwa mereka memandang serius tudingan yang dilontarkan dalam artikel terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di wilayah Kalimantan Barat.
Dua artikel yang menjadi sorotan berjudul “Tangki Siluman Berkeliaran di Kalbar, Solar Subsidi Dijual ke Perusahaan Industri, Tambang Ilegal & Perkebunan Sawit, BBM Subsidi PT AKR Rentan Diselewengkan” yang terbit pada 18 Juni, serta “Perdagangan Solar Gelap Semakin Terang Benderang, Energy Watch Indonesia dan Puskepi Ajak BPH Migas Sidak ke Kalbar, Pemerintah Diminta Evaluasi PT AKR, Sarat Permainan Minyak Subsidi” pada 19 Juni 2025.
Melalui pernyataan resmi yang dirilis manajemen AKR Corporindo Cabang Pontianak, pihak perusahaan menegaskan bahwa mereka menjalankan seluruh kegiatan distribusi BBM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terus melakukan pengawasan internal guna memastikan tidak terjadinya penyelewengan.
Dugaan Penyaluran Tidak Tepat Sasaran
Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan bahwa terdapat modus-modus penyalahgunaan BBM subsidi, antara lain melalui penggunaan "tangki siluman" yang diduga kerap melakukan pengangkutan solar subsidi secara ilegal untuk dijual kembali ke perusahaan-perusahaan industri non-subsidi, tambang ilegal, dan perkebunan kelapa sawit. Artikel juga menyebutkan bahwa BBM subsidi milik PT AKR termasuk yang berpotensi rentan diselewengkan.
Menanggapi tuduhan ini, PT AKR menyatakan keberatan dan meminta semua pihak untuk mengedepankan prinsip praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan kepada institusi resmi melakukan klarifikasi dan investigasi mendalam.
Dalam pernyataan perusahaan disebutkan:
“Kami sangat menjunjung tinggi komitmen dalam menjaga tata niaga BBM subsidi yang transparan dan akuntabel. Tuduhan-tuduhan yang dimuat dalam pemberitaan tersebut akan kami tanggapi dengan pendekatan profesional, dan kami siap bekerja sama dengan instansi berwenang apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.”
Tanggapan terhadap Pihak Ketiga
Lebih lanjut, pemberitaan pada tanggal 19 Juni juga mencantumkan pernyataan dari lembaga pemantau energi seperti Energy Watch Indonesia dan Pusat Studi Kebijakan Publik dan Energi (Puskepi), yang mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah Kalimantan Barat. Desakan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya dugaan perdagangan solar subsidi secara ilegal di luar skema distribusi resmi.
Pernyataan tersebut mencuatkan permintaan kepada pemerintah agar mengevaluasi kinerja PT AKR sebagai distributor BBM subsidi.
Menanggapi hal ini, PT AKR menyatakan keterbukaan untuk dilakukan audit atau pemeriksaan oleh lembaga resmi yang memiliki otoritas dalam pengawasan distribusi energi. Perusahaan juga menekankan bahwa selama ini mereka telah menjalin kerja sama erat dengan BPH Migas dan badan pengawas lainnya.
“Kami terbuka terhadap segala bentuk audit atau sidak oleh otoritas terkait, sebagai bentuk transparansi dan komitmen terhadap aturan distribusi BBM bersubsidi,” tulis pernyataan resmi PT AKR Cabang Pontianak.
Proses Distribusi BBM AKR: Diawasi dan Digitalisasi
PT AKR selama ini dikenal sebagai salah satu badan usaha penyalur BBM non-PSO maupun PSO (public service obligation) yang ditunjuk oleh pemerintah, khususnya untuk wilayah-wilayah industri dan pertambangan. Di Kalimantan Barat, AKR mengoperasikan depo dan jaringan distribusi yang disebut-sebut telah berbasis sistem digital.
Sumber internal AKR menjelaskan bahwa setiap proses distribusi BBM subsidi maupun non-subsidi tercatat secara sistematis, termasuk pelaporan kepada regulator seperti BPH Migas dan Ditjen Migas.
“Setiap pengiriman BBM kami lengkapi dengan dokumen resmi, terintegrasi dalam sistem monitoring yang bisa ditelusuri. Kami juga menerapkan sistem barcode untuk memastikan bahwa kendaraan dan lokasi penerima adalah pengguna yang sah dan terdaftar,” ungkap salah satu manajer operasional yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Langkah ini dilakukan untuk menghindari kebocoran dan praktik-praktik curang yang selama ini menjadi sorotan publik, terutama di wilayah yang rawan penyalahgunaan BBM subsidi.
Tuntutan Evaluasi: Reaksi Publik dan Regulator
Dugaan peredaran solar subsidi secara ilegal di Kalbar memicu berbagai reaksi dari masyarakat sipil, LSM, serta kalangan pengamat energi. Mereka menilai bahwa jika benar BBM subsidi jatuh ke tangan industri ilegal atau perusahaan komersial besar, maka hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap niat pemerintah dalam melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor usaha mikro yang berhak menerima subsidi.
Koordinator Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan, mengatakan dalam sebuah forum diskusi:
“Distribusi BBM subsidi harus dikawal ketat. Jika ada badan usaha yang terbukti tidak patuh terhadap ketentuan, maka pemerintah harus bertindak tegas. Tidak boleh ada kompromi terhadap penyelewengan energi rakyat.”
Pihaknya juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh badan usaha penerima penugasan distribusi BBM subsidi, termasuk di dalamnya PT AKR dan entitas lainnya yang beroperasi di luar Pulau Jawa.
Upaya AKR Memulihkan Citra dan Kredibilitas
Seiring berkembangnya pemberitaan tersebut, PT AKR Corporindo Cabang Pontianak mengaku telah membentuk tim khusus internal untuk mengevaluasi seluruh sistem distribusi BBM mereka di Kalimantan Barat. Perusahaan juga menjajaki komunikasi dengan media massa yang bersangkutan guna menyampaikan hak jawab sesuai dengan prinsip jurnalisme yang berimbang.
Langkah ini dilakukan bukan semata untuk menjaga reputasi perusahaan, melainkan juga untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk menyalahgunakan BBM subsidi.
“Kami terus melakukan pembaruan sistem distribusi dan pengawasan internal. Jika memang ditemukan celah atau penyimpangan oleh pihak eksternal, kami mendorong aparat hukum untuk menindaklanjuti secara serius dan profesional,” tegas pihak manajemen.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Kasus dugaan penyelewengan BBM subsidi melalui distribusi ilegal di Kalimantan Barat menjadi pengingat penting akan perlunya transparansi dan akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam tata niaga energi nasional.
PT AKR Corporindo, sebagai salah satu pemain besar dalam distribusi energi, kini dihadapkan pada tantangan serius untuk menjaga integritas operasionalnya di tengah sorotan publik. Sementara itu, pemerintah dan lembaga pengawas diharapkan dapat bertindak objektif dan profesional dalam menyelidiki kebenaran atas tuduhan yang beredar, agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan keadilan energi benar-benar terwujud.