JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merumuskan kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor jasa keuangan. Strategi ini mencakup stabilitas sistem keuangan, peningkatan inklusi keuangan, serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan. Menjaga stabilitas sektor jasa keuangan merupakan hal yang krusial untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, terutama bagi pelaku pasar modal yang sangat bergantung pada kepastian regulasi dan kebijakan ekonomi yang terprediksi.
Memasuki 2025, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami peningkatan meskipun masih di bawah rata-rata historis sebelum pandemi. Faktor pendorong utama pertumbuhan global adalah pemulihan ekonomi di dua negara besar, Amerika Serikat dan Tiongkok. Di sisi lain, tantangan berupa ketidakpastian kebijakan global dan meningkatnya proteksionisme tetap membayangi. Indonesia sendiri diproyeksikan tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen. Para investor pasar modal menggantungkan harapan pada stabilitas makroekonomi ini, mengingat ketidakpastian ekonomi global kerap kali dapat memicu volatilitas indeks saham dan pergerakan modal asing dalam negeri.
Tantangan global tak berhenti di sana. Ketidakpastian geopolitik, seperti kebijakan proteksionisme dari Amerika Serikat, memengaruhi perdagangan internasional. Kebijakan tarif tinggi terhadap produk baja, mobil, dan chip semikonduktor menambah risiko dalam perdagangan global, terutama bagi negara-negara mitra dagang utama. Ekonomi Tiongkok pun menghadapi stagnasi dengan pelemahan sektor properti serta berkurangnya investasi asing langsung. Tekanan akibat inflasi yang masih belum sepenuhnya terkendali di berbagai negara membuat kebijakan fiskal dan moneter semakin menantang. Kondisi ini secara tidak langsung memengaruhi pasar modal Indonesia yang harus lebih berhati-hati mengingat arus investasi asing yang cenderung konservatif.
Namun, dari perspektif domestik, Indonesia menunjukkan daya tahan ekonomi yang lebih baik dibandingkan negara-negara sejenis. Meskipun Indeks Keyakinan Konsumen mengalami sedikit penurunan, sektor ritel menunjukkan perlambatan dan industri otomotif mencatat penurunan penjualan kendaraan bermotor. Meskipun demikian, sektor manufaktur memperlihatkan peningkatan aktivitas produksi yang merupakan sinyal positif bagi pelaku pasar modal untuk menilai prospek saham pada sektor konsumsi dan industri manufaktur.
Sektor jasa keuangan di Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan kredit yang dipimpin oleh kredit korporasi. Belanja modal dari korporasi diperkirakan akan meningkat sekitar 9 persen pada 2025, dengan investasi terbesar di sektor telekomunikasi, batu bara, pulp dan kertas, serta logam dan pertambangan. Sektor perbankan diharapkan bisa terus tumbuh dengan peningkatan intermediasi keuangan yang lebih kokoh, utamanya untuk mendukung proyek infrastruktur strategis nasional. "Kami melihat prospek ekonomi yang kuat akan mendorong investasi lebih lanjut di sektor-sektor kunci, yang juga akan menjadi magnet bagi investor pasar modal mencari saham dengan fundamental kuat dan prospek jangka panjang," ungkap narasumber OJK.
Kebijakan OJK memiliki dampak langsung terhadap pasar modal Indonesia. Stabilitas sektor keuangan yang berkelanjutan bersama pertumbuhan kredit yang konsisten diyakini akan menciptakan kepercayaan bagi para investor, baik domestik maupun asing. Regulasi yang lebih ketat dalam pengelolaan aset digital dan derivatif keuangan menjanjikan kepastian hukum bagi pelaku pasar modal. Di samping itu, dengan pendalaman pasar keuangan lewat instrumen seperti Exchange Traded Fund (ETF) emas dan perdagangan luar negeri, daya tarik pasar modal Indonesia pun meningkat di mata investor global. "Investor mendapatkan keuntungan dari transparansi baik di produk keuangan yang mereka pilih," ujar salah satu analis pasar modal.
Untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan Indonesia, OJK menetapkan empat kebijakan prioritas. Pertama, optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Ini termasuk peningkatan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dukungan untuk program makan bergizi gratis, serta memperkokoh ekosistem keuangan bagi petani dan UMKM. Selain itu, kebijakan Devisa Hasil Ekspor diterapkan untuk meningkatkan cadangan devisa negara dan mendukung industri hilirisasi sumber daya alam.
Kebijakan kedua mencakup pengembangan sektor jasa keuangan demi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. OJK mendorong regulasi terhadap aset digital, derivatif keuangan, dan koperasi jasa keuangan. Inklusi keuangan diperkuat melalui pengembangan instrumen pasar keuangan dan program literasi keuangan. "Kami menargetkan perluasan akses kredit bagi sektor-sektor ekonomi kreatif dan digital," tegas OJK dalam kesempatan lain, menyoroti besarnya potensi sektor ekonomi digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sistem keuangan berkelanjutan menjadi sorotan utama dalam kebijakan ini dengan implementasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia versi dua. Taksonomi ini meliputi sektor energi hijau, transportasi ramah lingkungan, dan industri rendah karbon. Selain itu, OJK memperkenalkan insentif bagi lembaga keuangan yang aktif dalam pembiayaan proyek berkelanjutan. "Kebijakan ini menjadi perhatian investor pasar modal yang semakin mengadopsi prinsip-prinsip ESG dalam strategi investasi mereka," kata OJK.
Kebijakan ketiga berfokus pada penguatan kapasitas pengawasan sektor jasa keuangan. Digitalisasi sistem pengawasan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme diprioritaskan. Selain itu, pengembangan sistem informasi meningkatkan transparansi dan mitigasi risiko keuangan. "Kami berkomitmen pada kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip tata kelola yang baik, untuk meningkatkan kepercayaan publik," ujar perwakilan OJK menekankan pentingnya transparansi dalam mendorong kepercayaan publik.
Keempat, kebijakan memperkuat penegakan hukum dan perlindungan konsumen mencakup pembentukan pusat anti-penipuan di Indonesia dan strategi anti-penipuan yang diperkuat di seluruh sektor. Hal ini dilihat konkretnya dengan pemblokiran lebih dari 8.600 rekening terkait judi online untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan. OJK berencana memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional dalam memberantas kejahatan keuangan lintas negara.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, OJK berharap sektor jasa keuangan bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. "Kolaborasi antara pemerintah, industri jasa keuangan, dan sektor riil adalah kunci utama mencapai target ini," tegas pejabat OJK. Pada 2025, diharapkan transformasi digital dan kebijakan keuangan berkelanjutan semakin meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pusat investasi. Dengan langkah ini, OJK optimis pasar modal Indonesia akan semakin kompetitif dan menarik bagi investor, baik domestik maupun internasional.