Proyek Tol Bocimi Dituding Picu Pendangkalan Danau Lido, Hary Tanoesoedibjo Beri Klarifikasi

Proyek Tol Bocimi Dituding Picu Pendangkalan Danau Lido, Hary Tanoesoedibjo Beri Klarifikasi

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido kembali menjadi sorotan setelah adanya tudingan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang berlangsung di sekitarnya menjadi penyebab pendangkalan Danau Lido. Namun, Hary Tanoesoedibjo selaku Direktur Utama PT MNC Land Lido, menepis tudingan yang mengaitkan perusahaannya dengan fenomena tersebut. Menurutnya, pendangkalan justru disebabkan oleh proyek lain di kawasan tersebut.

Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang berlangsung pada Selasa, 18 Februari 2025, Hary Tanoesoedibjo memberikan penjelasan terkait isu ini. Ia menyebut bahwa berdasarkan pemetaan yang dilakukan sejak perusahaannya mengambil alih PT Lido Nirwana Parahyangan dari Bakrie Group pada tahun 2013, luas Danau Lido sebenarnya mengalami peningkatan. "Sebelum kami ambil alih pada 2013, luas Danau Lido kurang dari 13 hektar. Sekarang, luasnya justru bertambah menjadi 13,6 hektar," jelas Hary di hadapan anggota DPR.

Hary Tanoesoedibjo tidak hanya menolak tuduhan tersebut, tetapi juga mengalihkan perhatian pada pembangunan infrastruktur lain yang terjadi lebih baru, yakni proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Menurut hasil investigasi internal yang mengandalkan teknologi pemetaan, ditemukan indikasi bahwa aliran limbah dari proyek tol ini berkontribusi terhadap kondisi di Danau Lido. "Ada aliran limbah yang terlihat jelas masuk ke area KEK Lido dan Danau Lido dari proyek tol itu," ungkapnya. Pernyataan ini didasarkan pada data yang diperoleh dari rapat yang dipimpinnya secara langsung.

Lebih jauh, Hary menegaskan bahwa perusahaannya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, termasuk danau. Salah satu langkah yang diambil adalah pengerukan dan pembersihan area danau. Tidak cukup sampai di situ, MNC Land Lido juga melakukan investasi dengan membangun fasilitas penahan lumpur, yang sebenarnya bukan kewajiban dari perusahaan. "Kami melakukan investasi besar demi menjaga keberlanjutan lingkungan, walaupun hal tersebut tidak menjadi kewajiban kami. Proyek bangunan penahan lumpur ini menghabiskan biaya lebih dari 8 miliar rupiah," tambah Hary.

Pernyataan Hary Tanoesoedibjo tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan seimbang mengenai isu pendangkalan Danau Lido. Menurutnya, penyelesaian permasalahan ini memerlukan pembuktian yang kuat dan tidak bisa disimpulkan hanya dari pandangan sepihak. "Semua bukti terkait telah kami kumpulkan, dan apa yang kami sampaikan bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya lebih lanjut.

Dalam situasi ini, penting bagi semua pihak untuk melihat permasalahan secara keseluruhan dan berdasarkan fakta yang ada. Hary Tanoesoedibjo berharap agar pihak berwenang dan masyarakat umum dapat memahami akar permasalahan yang sebenarnya tanpa menyalahkan satu pihak secara sembarangan. Perusahaan, menurutnya, telah dan akan terus berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan di sekitar proyek yang mereka kelola.

Selain upaya dari pihak perusahaan, isu ini juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor di dalam pengembangan kawasan ekonomi dan infrastruktur lainnya. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pengembang, serta masyarakat, diharapkan berbagai proyek pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan kondisi lingkungan setempat. Kolaborasi semacam ini juga menjadi kunci dalam mencegah konflik dan masalah yang lebih besar di masa mendatang.

Klarifikasi ini bukan hanya untuk menjaga reputasi perusahaan, tetapi lebih kepada tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak memberikan dampak buruk terhadap ekosistem dan lingkungan sekitar. Dengan paparan ini, Hary Tanoesoedibjo menegaskan niat baik perusahaannya untuk terus beroperasi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Semoga, pernyataan ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyikapi isu pendangkalan Danau Lido dan proyek-proyek pembangunan lainnya di wilayah tersebut.