Efisiensi Anggaran, Dana Infrastruktur Kabupaten Luwu Dipangkas Jadi Nol

Efisiensi Anggaran, Dana Infrastruktur Kabupaten Luwu Dipangkas Jadi Nol

Jakarta – Alokasi anggaran transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan untuk tahun 2025 mengalami perubahan drastis. Dana yang semula direncanakan untuk proyek infrastruktur kini dipangkas hingga menjadi nol. Keputusan yang mengejutkan ini telah menimbulkan dampak signifikan pada rencana pembangunan daerah, terutama di sektor yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Luwu.

Kepala Dinas PUTR Luwu, Ikhsan Asaad, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat awalnya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025, anggaran ini mengalami pemotongan drastis hingga mencapai titik nihil. "Untuk tahun 2025 ini, awalnya tersedia alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi serta anggaran Dana Alokasi Umum spesifik yang cukup besar. Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025, alokasi tersebut terpotong keseluruhan menjadi nol," ungkap Ikhsan pada Senin, 17 Februari 2025.

Dampak dari pemotongan anggaran ini sangat terasa, terutama karena mencakup beberapa program fisik yang sebelumnya telah direncanakan dengan matang. Beberapa proyek besar yang direncanakan batal terealisasi, termasuk pembangunan jalan dan irigasi serta Dana Alokasi Umum Specific Grand. "Rinciannya, untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, awalnya mencapai Rp 37 miliar lebih, kini menjadi nihil. Pembangunan irigasi yang direncanakan senilai Rp 10 miliar juga jadi nol, demikian pula Dana Alokasi Umum Specific Grand dari Rp 29 miliar menjadi nol," jelas Ikhsan.

Alokasi anggaran infrastruktur untuk Kabupaten Luwu yang awalnya dilaporkan lebih dari Rp 100 miliar kini telah dipangkas habis. Hal ini berarti seluruh proyek infrastruktur yang telah melalui fase perencanaan harus dibatalkan. Ikhsan menambahkan bahwa rencana kegiatan pembangunan infrastruktur sejatinya telah memperoleh asistensi dan siap untuk diproses oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), namun semua rencana tersebut harus dibatalkan karena anggaran yang tersedia kini nihil.

"Pagu anggaran kami sekarang dipastikan hanya tersisa Rp 27 miliar, dan itu sudah termasuk gaji pegawai di dalamnya," katanya. Jumlah ini jauh dari cukup untuk mendanai proyek-proyek yang mendesak dan berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, Ikhsan mengatakan bahwa situasi ini memaksa pihaknya untuk meninjau ulang prioritas program yang telah ada dan mencari solusi alternatif agar beberapa proyek yang benar-benar vital bisa tetap dilaksanakan. "Kami sedang mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk memprioritaskan program-program yang tidak membutuhkan anggaran besar atau mencari dukungan tambahan dari berbagai sumber," tuturnya.

Pemotongan anggaran ini tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga telah mengundang reaksi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat yang berharap besar dari janji pembangunan pemerintah daerah. Beberapa masyarakat Luwu yang berharap adanya peningkatan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan dan perekonomian lokal mengaku kecewa dengan keputusan ini.

Kendati demikian, Ikhsan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memahami kondisi keuangan yang dihadapi pemerintah. "Kami berharap masyarakat bisa memahami situasi ini. Pemerintah daerah akan terus berusaha mencari solusi terbaik dan memastikan agar program-program prioritas tetap dapat berjalan meski dengan anggaran yang terbatas," pungkasnya.

Sementara itu, para anggota DPRD Kabupaten Luwu juga ikut angkat bicara mengenai pemotongan anggaran ini. Mereka menyatakan akan mengawal proses perubahan anggaran di tingkat pusat agar Kabupaten Luwu bisa mendapatkan kembali alokasi dana untuk peningkatan infrastrukturnya di masa depan.

Salah satu anggota DPRD yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya dan berjanji akan memperjuangkan hak Kabupaten Luwu di tingkat lebih tinggi. "Ini jelas mengecewakan, terutama bagi masyarakat yang telah menunggu adanya perbaikan infrastruktur. Kami akan terus berusaha agar Kabupaten Luwu mendapatkan alokasi yang layak ke depannya," katanya sambil berharap ada kebijakan baru yang lebih memihak pada kebutuhan infrastruktur daerah.

Dalam situasi ini, Kabupaten Luwu dihadapkan pada tantangan untuk mengelola situasi ekonomi yang sulit sambil mencari jalan keluar terbaik untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Meski kondisi saat ini sulit, pemerintah daerah tetap optimis dan bertekad mencari solusi untuk mengatasi pemotongan anggaran dan melanjutkan program-program yang penting bagi kesejahteraan warganya.